Iuran BPJS Naik, Beda Kelas Beda Kenaikannya

Created | By: Prita | 2019-08-07 20:30:00

-BPJS -

Pemerintah memastikan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bakal berbeda-beda di setiap kelas. Perbedaan nominal kenaikan untuk masing-masing kelas bakal ditentukan sesuai hasil hitung-hitungan pemerintah beserta evaluasinya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan kenaikan iuran berlaku untuk semua kelas, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau mereka yang ditanggung negara. Tapi, persentase atau nominal kenaikan iuran bakal mengacu, antara lain jumlah peserta di masing-masing kelas, dan status peserta, misalnya PNS atau karyawan swasta. Kemudian, persentase dan nominal final tarif iuran juga bakal ditentukan oleh hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikeluarkan pada akhir Agustus. Audit BPKP, sambung dia, bakal berisi soal perubahan kelas rumah sakit, posisi defisit keuangan BPJS Kesehatan per semester I 2019, proyeksi defisit sampai akhir tahun, sampai sumber dana yang bisa didapat dari berbagai bauran kebijakan dalam rangka menutup defisit. 

Kalau hasil audit sudah keluar, barulah pemerintah bisa menghitung berapa sisa defisit yang bisa ditutup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu pula dengan sisa defisit yang bisa ditutup dari kebijakan kenaikan tarif iuran kepada peserta BPJS Kesehatan. Nggak ketinggalan, pemerintah pusat juga bakal mempertimbangkan berapa kemampuan penutupan defisit dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu, pemerintah bakal menuangkan perhitungan itu ke dalam beberapa opsi bauran kebijakan. Mardiasmo menambahkan perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga bakal mempertimbangkan kemampuan peserta di masa yang akan datang. Setidaknya, dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan. 

Di sisi lain, ia memberi sinyal kalau finalisasi perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan baru bakal dilakukan pada bulan depan. Sebab, hasil audit dari BPKP baru keluar pada akhir bulan ini. Lalu, hasil audit itu harus dibahas oleh internal Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Setelah itu, dikonsultasikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Kalau sudah final di tingkat menteri, baru diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Persoalan defisit keuangan di tubuh perusahaan sudah terjadi sejak peralihan PT Asuransi Kesehatan (Persero) alias Askes menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu. Pada tahun ini, BPJS Kesehatan diproyeksi defisit Rp28 triliun.

Geronimo FM Love Yogya And You

Jl. Bung Tarjo (Gayam) No. 24 Yogyakarta 55225 Indonesia
(0274) 511058
program@geronimo.fm
MARKETING INFO
Helly Barniati +6281578916167
Wulan +6281903843094